SUDAHKAH KEBIJAKAN MENDATANGKAN KEBAJIKAN?

Penerapan PSBB di Beberapa Wilayah

Pandemic covid yang sangat familiar dan kini begitu menyentuh sampai ke seluruh lapisan kehidupan bermasyrakat dan bernegara. Darurat kesehatan masyarakat semakin terguncang dengan angka penyebaran virus yang mencapai 9000 lebih kasus. Akankah perhitungan statistik menurut Ahamd Yurianto, juru bicara penanganan Covid-19,  mencapai 600-700 ribu jiwa penduduk Indonesia yang masuk dalam population at risk (berisiko terpapar) terjadi? Tentu kita berharap tidak. Ataukah wabah covid-19 yang diyakini Bapak Presiden selesai di akhir tahun ini terwujud? Bahkan Singapore University of Technology and Design (SUTD) merilis prediksi wabah covid-19 di Indonesia akan berakhir di Juni mendatang. Tentu melihat dari kondisi kesehatan dan kesejahteraan serta kenyamanan kehidupan masyarakat, harapannya wabah ini dapat sesegera mungkin berlalu.

Kini untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulai diterapkan di beberapa daerah. Khususnya daerah-daerah yang menjadi zona merah pandemi ini. Namun yang jadi pertanyaan, sudah efektifkah kebijakan ini menjawab persoalan bangsa saat ini? Sebuah kebijakan tidak hanya sampai tahap implementasinya, namun juga memperhatikan hasil dan dampaknya. Lakukan terus evaluasi, karna pada fakta dilapangan, masih banyak pelanggaran yang meresahkan masyarakat dan pola pikirnya. Pemerintah tegas dalam memutuskan kebijakan namun juga dalam pelaksanaannya harus tegas, mampu mengarahkan dengan tepat sasaran.

Pasalnya kebijakan ini juga dinantikan masyarakat untuk segera mengakhiri wabah ini. Pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai RT/RW harus mampu meneladani masyarakat dalam bertindak dan berfikir, komunikatif dalam penyampaian informasi dan arahan agar masyarakat benar-benar memahami tujuan kebijakan pemerintah. Tegas saja terhadap pelanggaran jika masih terjadi penumpukan massa yang mengabaikan protokol kesehatan. Karena tujuan PSBB ini pastinya untuk menyelesaikan pandemi ini, bukan seperti laporan penambahan angka positif yang tidak sedikit yang kita terima.

Belajar dari beberapa negara yang cukup sukses menghambat laju penyebaran covid-19, contohnya di Australia dalam menyertakan riset terkait kesiapan fasilitas kesehatan ketika lockdown. Memberikan akses kemudahan dan kepastian penanganan penyakit ditengah  pembatasan mobilitas masyarakat. Pengecualian terhadap beberapa sektor pekerjaan dalam PSBB tetap akan berdampak terhadap karyawan yang masih harus menggunakan transportasi umum untuk bekerja, tentu hal ini juga harus diteliti terhadap kesiapan pemerintah dalam menanganinya.

Pemerintah harus mampu mengatasi ketimpangan yang akan terjadi

Soal ketimpangan yang akan terjadi. Bagi kaum berduit kota atau kelas menengah atas, PSBB bisa tak jadi persoalan karena mereka bisa mampu menimbun stok pangan di rumah dalam jumlah besar. Bagaimana dengan orang-orang tak mampu, pengangguran atau orang-orang yang mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari kerja harian? dampaknya tentu akan terasa, juga melihat adanya kebijakan bekerja, belajar dari rumah. Kebutuhan harus terpenuhi disaat kegiatan usaha sangat dibatasi. Memang beberapa kebijakan untuk meringani dampak pandemi yang langsung dirasakan masyarakat sudah dilakukan, tapi mengenai rakyat yang begitu sulit memenuhi kebutuhan hidupnya seharusnya tidak terjadi lagi.

Dengan diberlakukannya PSBB, maka jutaan orang terutama yang mata pencahariannya sebagai Pedagang, Buruh, Ojek online, dan lainnya menengah ke bawah akan kehilangan penghasilannya. Pedagang kecil dan lainnya yang kini tidak mendapat pemasukan bisa saja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya untuk beberapa pecan. Pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan mereka. memastikan bahwa setiap warga memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Hal ini juga dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat dengan tepat sasaran, kembali lagi mendata warga yang benar-benar memerlukan bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Karena anggaran dari pusat sudah digelontorkan sekian banyak, dengan harapan masyarakat secara merata dan menyeluruh dapat menjalankan kebijakan PSBB dengan kondisi sejahtera.

Belum semua daerah melakukan PSBB, sebagian darinya mempertimbangkan ketimpangan ekonomi, lemahnya pendapatan, karena masih ada beberapa pekerjaan yang masih bisa dilakukan masyarakat selagi belum berlakunya PSBB. Namun beberapa ketegasan harus dilakukan para pihak yang berkewajiban untuk menangani wilayah tersebut agar tidak terjadi penyebaran virus akibat kelalaian. Kegiatan beragama yang bisa dilakukan dari rumah, belajar  dan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dirumah harusnya dipatuhi. Penggunaan APD terhadap beberapa kegiatan harus, melengkapi fasilitas kesehatan untuk masyarakat seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer dll. PSBB juga harus mengajak masyarakat untuk  mendukung pemerintah mewujudkan tujuan kebijakan ini.

Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan PSBB ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.