Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka: Peluang Ekonomi atau Ancaman Lingkungan?

-


Pemerintah Indonesia resmi membuka kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara dari sumber daya alam, khususnya hasil sedimentasi pasir laut. Salah satu wilayah yang terdampak kebijakan ini adalah Batam, sebuah kota yang strategis di Kepulauan Riau (Kepri), yang selama ini dikenal sebagai kawasan pesisir dengan potensi pasir laut yang melimpah.

keputusan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama para nelayan tradisional dan pegiat lingkungan. Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Kepri versi Munas Bogor, Distrawandi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan dari kegiatan ekspor pasir laut. Ia menekankan bahwa jika tidak dikelola dengan bijak, kegiatan ini bisa merusak ekosistem pesisir yang sangat bergantung pada stabilitas sedimen laut.

Namun, kegiatan pengambilan pasir laut secara besar-besaran berpotensi merusak ekosistem tersebut. Terumbu karang, misalnya, sangat rentan terhadap perubahan sedimen yang bisa menurunkan kualitas air laut dan mengganggu kehidupan biota laut. Selain itu, pasir laut yang berfungsi sebagai penghalang alami erosi pantai, jika dieksploitasi, dapat memperburuk abrasi di pesisir Batam. Nelayan tradisional, yang sangat bergantung pada ekosistem laut yang stabil, juga terancam kehilangan sumber penghidupan mereka jika habitat ikan terganggu.

Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembukaan kembali ekspor pasir laut dapat mendongkrak perekonomian, terutama dengan memanfaatkan sedimentasi pasir yang terus terbentuk secara alami di perairan Indonesia. Batam, yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri, bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan ini.

Untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan ekspor pasir laut, ada beberapa solusi yang dapat diambil. Pertama, diperlukan studi lingkungan yang mendalam sebelum kegiatan ekspor dimulai, guna memastikan bahwa pengambilan pasir tidak menyebabkan kerusakan ekosistem yang permanen. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal, terutama nelayan dan penduduk pesisir, sangat penting dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

EFISIENSI ANGGARAN, NASIB MAHASISWA TERANCAM

-
Gambar
  Isu tentang keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 36 triliun pada tahun 2025 menuai kontroversi, terutama pada dampaknya terhadap sektor pendidikan dan bantuan sosial. Pemangkasan ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan ribuan mahasiswa di Indonesia. Efisiensi ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.   Dampak dari kebijakan ini adalah sekitar 663.821 mahasiswa penerima beasiswa on going terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Selain itu penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K tahun ini akan ditiadakan, serta beasiswa dosen, tenaga kependidikan dalam dan luar negeri juga akan terkena efisiensi sebesar 25% dari pagu awal sebesar Rp 236,8 miliar. Sektor yang juga ikut terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Awalnya, pagu BOPTN ditetapkan sebesar Rp 6,018 triliun, kemudian terkena pemangkasa...
Baca selengkapnya

MAHASISWA UGM TEWAS DITABRAK PENGEMUDI BMW

-
Gambar
Pada tanggal 24 Mei pukul 01.10 WIB, di jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta, Argo Ericko Achfandi seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada mengalami kejadian naas yang merenggut nyawanya. Ia tewas setelah ditabrak oleh pengemudi mobil BMW dengan nomor plat B-1442-NAC yang dikendarai oleh Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan. Korban merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024 dan masih berusia 19 tahun, sementara pelaku yang saat ini telah di tetapkan sebagai tersangka merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angakatan 2022 di universitas yang sama.  Korban yang baru saja pulang dari kampus usai mempersiapkan acara pentas seni mengendarai motornya. Lalu, ketika korban berputar arah ia ditabrak oleh pengendara BMW dari arah belakang yang melaju kencang. Akibat dari kecelakaan itu, Argo mengalami benturan keras dikepala dan dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian. Perkembangan kasus ini sudah sampai pada tahap penetapan pelaku sebagai tersangka. Ia ditetapkan seba...
Baca selengkapnya

PRO KONTRA RUU TNI, MENJADIKAN DWI FUNGSI ABRI DI ORDE BARU SEKARANG

-
Gambar
RUU TNI telah disahkan pada Kamis (20/03/2025). Rapat pengesahan ini dilaksanakan di ruang paripurna Gedung Nusantara III Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik. Terutama publik menyoroti poin tentang perluasan instansi sipil yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif. Berikut ini daftar perubahan RUU TNI yang disepakati dalam rapat antara DPR dan Pemerintah: Kewenangan baru operasi militer (Pasal 7): TNI bisa membantu menanggulangi ancaman siber dan TNI bisa melindungi atau menyelamatkan warga negara yang berkepentingan nasional di luar negeri. Penempatan jabatan sipil (Pasal 47): Pemerintah dan DPR sepakat menambah empat instansi sipil yang bisa ditempati prajurit aktif, dari yang awalnya hanya sepuluh sekarang menjadi empat belas instansi sipil. Batas usia pensiun (Pasal 53): RUU TNI menyepakati penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan. "DPR dan pemerin...
Baca selengkapnya