-

AKSI DEMO MAHASISWA ALIANSI TANJUNGPINANG-BINTAN, DITERIMA BAIK OLEH DPRD

 

Pada 20 februari lalu, aliansi mahasiswa Tanjungpinang-Bintan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kepulauan Riau. Aksi demo tersebut berlangsung lancar dan damai, pasalnya anggota DPRD dan Kapolres menyambut baik kedatangan mahasiswa. Mahasiswa memanfatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Dalam aksi demo tersebut mahasiswa membawa 5 poin tuntutan, antara lain sebagai berikut:

  1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
  2. Pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, mengingat sektor ini merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan.
  3. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengadaannya.
  4. Menindak tegas kementerian dan lembaga yang tetap melakukan pengangkatan staf khusus, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah.
  5. Mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi kebijakan pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepri, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota DPRD menerima segala aspirasi dari mahasiswa dan tuntutan pun ditandatangani oleh Bakhtiar, Bobby Jayanto, dan Hanifa Erka. Mereka memastikan juga tuntutan akan segera diteruskan kepada instansi berwenang. Aksi ini akan terus berlanjut, sampai pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dan memastikan tidak akan ada hak masyarakat yang tertindas akibat efisiensi anggaran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

EFISIENSI ANGGARAN, NASIB MAHASISWA TERANCAM

-
Gambar
  Isu tentang keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 36 triliun pada tahun 2025 menuai kontroversi, terutama pada dampaknya terhadap sektor pendidikan dan bantuan sosial. Pemangkasan ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan ribuan mahasiswa di Indonesia. Efisiensi ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.   Dampak dari kebijakan ini adalah sekitar 663.821 mahasiswa penerima beasiswa on going terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Selain itu penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K tahun ini akan ditiadakan, serta beasiswa dosen, tenaga kependidikan dalam dan luar negeri juga akan terkena efisiensi sebesar 25% dari pagu awal sebesar Rp 236,8 miliar. Sektor yang juga ikut terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Awalnya, pagu BOPTN ditetapkan sebesar Rp 6,018 triliun, kemudian terkena pemangkasa...
Baca selengkapnya

MAHASISWA UGM TEWAS DITABRAK PENGEMUDI BMW

-
Gambar
Pada tanggal 24 Mei pukul 01.10 WIB, di jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta, Argo Ericko Achfandi seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada mengalami kejadian naas yang merenggut nyawanya. Ia tewas setelah ditabrak oleh pengemudi mobil BMW dengan nomor plat B-1442-NAC yang dikendarai oleh Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan. Korban merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024 dan masih berusia 19 tahun, sementara pelaku yang saat ini telah di tetapkan sebagai tersangka merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angakatan 2022 di universitas yang sama.  Korban yang baru saja pulang dari kampus usai mempersiapkan acara pentas seni mengendarai motornya. Lalu, ketika korban berputar arah ia ditabrak oleh pengendara BMW dari arah belakang yang melaju kencang. Akibat dari kecelakaan itu, Argo mengalami benturan keras dikepala dan dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian. Perkembangan kasus ini sudah sampai pada tahap penetapan pelaku sebagai tersangka. Ia ditetapkan seba...
Baca selengkapnya

PRO KONTRA RUU TNI, MENJADIKAN DWI FUNGSI ABRI DI ORDE BARU SEKARANG

-
Gambar
RUU TNI telah disahkan pada Kamis (20/03/2025). Rapat pengesahan ini dilaksanakan di ruang paripurna Gedung Nusantara III Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik. Terutama publik menyoroti poin tentang perluasan instansi sipil yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif. Berikut ini daftar perubahan RUU TNI yang disepakati dalam rapat antara DPR dan Pemerintah: Kewenangan baru operasi militer (Pasal 7): TNI bisa membantu menanggulangi ancaman siber dan TNI bisa melindungi atau menyelamatkan warga negara yang berkepentingan nasional di luar negeri. Penempatan jabatan sipil (Pasal 47): Pemerintah dan DPR sepakat menambah empat instansi sipil yang bisa ditempati prajurit aktif, dari yang awalnya hanya sepuluh sekarang menjadi empat belas instansi sipil. Batas usia pensiun (Pasal 53): RUU TNI menyepakati penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan. "DPR dan pemerin...
Baca selengkapnya