Revolusi Fiskal: Dari Pasif ke Aktif, Utang Dikurangi, Kredit Diperkuat

-

Strategi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, berfokus pada penguatan ekonomi domestik melalui tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Kebijakan utamanya mencakup pengurangan utang dengan beralih ke strategi berbasis pendapatan, peningkatan likuiditas perbankan dengan menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk mendorong kredit, efisiensi anggaran, serta percepatan realisasi belanja pemerintah.

Dua diantaranya yang pertama adalah, penguatan Likuiditas Nasional melalui suntikan likuiditas sebesar Rp200 Triliun untuk untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, seperti industri, pertanian, UMKM, dan infrastruktur. Pemerintah menambah likuiditas melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank milik Negara). Tujuannya bukan sekadar menambah uang beredar, melainkan memastikan dana pemerintah benar-benar bekerja di lapangan, Purbaya ingin mengubah paradigma kebijakan fiskal dari pasif menjadi aktif.

Purbaya Yudhi Sadewa juga membuat program yang disebut sebagai insentif Pajak Pertambangan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), yakni memfasilitasi PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah baru hingga 31 September 2027. Kebijakan ini sebelumnya berlaku hingga akhir 2026 tetapi diperpanjang lagi selama setahun untuk memperkuat dalam menjaga daya beli masyarakat dalam sektor properti. Perpanjangan insentif PPN DTP 100 % hingga akhir 2027 merupakan langkah strategis pemerintah untuk merangsang sektor properti sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat kelas menengah dalam memiliki rumah.

Secara keseluruhan, strategi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan pergeseran paradigma fiskal yang proaktif dan transformatif. Langkah nyata seperti penguatan likuiditas nasional dengan penempatan dana Rp200 triliun di Himbara bukan sekadar injeksi modal, melainkan upaya cerdas untuk memastikan dana pemerintah berputar dan bekerja efektif di sektor produktif.

Di saat yang sama, perpanjangan insentif PPN DTP 100% hingga September 2027 menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan merangsang sektor properti. Kedua kebijakan ini, bersama dengan efisiensi anggaran dan strategi berbasis pendapatan, menunjukkan sebuah peta jalan yang terintegrasi untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

EFISIENSI ANGGARAN, NASIB MAHASISWA TERANCAM

-
Gambar
  Isu tentang keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 36 triliun pada tahun 2025 menuai kontroversi, terutama pada dampaknya terhadap sektor pendidikan dan bantuan sosial. Pemangkasan ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan ribuan mahasiswa di Indonesia. Efisiensi ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.   Dampak dari kebijakan ini adalah sekitar 663.821 mahasiswa penerima beasiswa on going terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Selain itu penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K tahun ini akan ditiadakan, serta beasiswa dosen, tenaga kependidikan dalam dan luar negeri juga akan terkena efisiensi sebesar 25% dari pagu awal sebesar Rp 236,8 miliar. Sektor yang juga ikut terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Awalnya, pagu BOPTN ditetapkan sebesar Rp 6,018 triliun, kemudian terkena pemangkasa...
Baca selengkapnya

DPR Diam, Polisi Bergerak Lakukan Penindasan!

-
Gambar
Pada hari kamis, 28 Agustus 2025 ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh melakukan unjuk rasa didepan kantor DPR-RI yang berlokasi di Jakarata Pusat. Dalam aksi ini para demonstran membawa enam tuntutan utama, meliputi: 1. Penghapusan sistem pekerja alih daya (outsourcing), dan menghentikan praktik upah murah 2. Menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5-10,5 persen 3. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi sistem outsourcing  4. Mendesak penghentian Pemutusan Hubungan Kerja massal dengan membentuk satuan tugas khusus 5. Reformasi pajak, termasuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per-bulan. Serta penghapusan pajak pesangon, THR, dan Jaminan Hari Tua 6. Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 Namun, pada pukul 12 siang massa aksi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh ...
Baca selengkapnya

MAHASISWA UGM TEWAS DITABRAK PENGEMUDI BMW

-
Gambar
Pada tanggal 24 Mei pukul 01.10 WIB, di jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta, Argo Ericko Achfandi seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada mengalami kejadian naas yang merenggut nyawanya. Ia tewas setelah ditabrak oleh pengemudi mobil BMW dengan nomor plat B-1442-NAC yang dikendarai oleh Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan. Korban merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024 dan masih berusia 19 tahun, sementara pelaku yang saat ini telah di tetapkan sebagai tersangka merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angakatan 2022 di universitas yang sama.  Korban yang baru saja pulang dari kampus usai mempersiapkan acara pentas seni mengendarai motornya. Lalu, ketika korban berputar arah ia ditabrak oleh pengendara BMW dari arah belakang yang melaju kencang. Akibat dari kecelakaan itu, Argo mengalami benturan keras dikepala dan dinyatakan meninggal dunia dilokasi kejadian. Perkembangan kasus ini sudah sampai pada tahap penetapan pelaku sebagai tersangka. Ia ditetapkan seba...
Baca selengkapnya