SUARA ISU (SUIS)

RUU TNI telah disahkan pada Kamis (20/03/2025). Rapat pengesahan ini dilaksanakan di ruang paripurna Gedung Nusantara III Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik. Terutama publik menyoroti poin tentang perluasan instansi sipil yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif. Berikut ini daftar perubahan RUU TNI yang disepakati dalam rapat antara DPR dan Pemerintah: Kewenangan baru operasi militer (Pasal 7): TNI bisa membantu menanggulangi ancaman siber dan TNI bisa melindungi atau menyelamatkan warga negara yang berkepentingan nasional di luar negeri. Penempatan jabatan sipil (Pasal 47): Pemerintah dan DPR sepakat menambah empat instansi sipil yang bisa ditempati prajurit aktif, dari yang awalnya hanya sepuluh sekarang menjadi empat belas instansi sipil. Batas usia pensiun (Pasal 53): RUU TNI menyepakati penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan. "DPR dan pemerin...

Di bulan ramadhan yang penuh keberkahan ini, HIMANEGARA menyelenggarakan buka bersama pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 yang berlokasi di Tugu sirih. Dengan tema "Hadirkan Kebahagiaan dan Kebersamaan di Bulan Ramadhan dengan Keberkahan", tema ini memiliki makna yang luar biasa. Menghadirkan mahasiswa aktif ilmu administrasi negara pada bulan suci ini diharapkan dapat menciptakan kebersamaan yang memberi kebahagiaan, serta mengharapakan keberkahaan dari sang Ilahi. Buka bersama ini dihadiri oleh mahasiswa aktif IAN, demisioner, serta alumni mahasiswa IAN. Acara ini dimulai dari pukul 16.30 WIB, sembari menungu waktu berbuka puasa ketua umum Muhammad Padillah menyampaikan ucapan terimakasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara bukber ini. Kegiatan di isi dengan saling bercengkrama satu dan yang lain, hingga adzan maghrib yang menunjukkan waktu berbuka para tamu undangan menikmati hidangan yang disediakan oleh HIMANEGARA. Setelah berbuka puasa. para tamu undang...

AKSI DEMO MAHASISWA ALIANSI TANJUNGPINANG-BINTAN, DITERIMA BAIK OLEH DPRD   Pada 20 februari lalu, aliansi mahasiswa Tanjungpinang-Bintan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kepulauan Riau. Aksi demo tersebut berlangsung lancar dan damai, pasalnya anggota DPRD dan Kapolres menyambut baik kedatangan mahasiswa. Mahasiswa memanfatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Dalam aksi demo tersebut mahasiswa membawa 5 poin tuntutan, antara lain sebagai berikut: Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, mengingat sektor ini merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengadaannya. Men...

  Isu tentang keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 36 triliun pada tahun 2025 menuai kontroversi, terutama pada dampaknya terhadap sektor pendidikan dan bantuan sosial. Pemangkasan ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan ribuan mahasiswa di Indonesia. Efisiensi ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.   Dampak dari kebijakan ini adalah sekitar 663.821 mahasiswa penerima beasiswa on going terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Selain itu penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K tahun ini akan ditiadakan, serta beasiswa dosen, tenaga kependidikan dalam dan luar negeri juga akan terkena efisiensi sebesar 25% dari pagu awal sebesar Rp 236,8 miliar. Sektor yang juga ikut terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Awalnya, pagu BOPTN ditetapkan sebesar Rp 6,018 triliun, kemudian terkena pemangkasa...

  Stunting dan anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang saling terkait dan merupakan masalah besar di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kedua kondisi ini sangat memengaruhi kesehatan, tumbuh kembang, dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Anemia adalah ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Secara global, diperkirakan 1,5 miliar orang menderita anemia, dengan kasus tertinggi pada anak-anak dan wanita usia subur. Menurut WHO estimasi anemia global pada wanita usia reproduksi, berdasarkan status kehamilan, dan pada anak usia 6-59 bulan. Kementerian kesehatan mengatakan untuk mencegah anemia perlu melakukan tindakan khusus dengan memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada wanita muda dan ibu hamil. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menangani anemia melalui pendidikan dan promosi gizi seimbang, penguatan zat besi dalam makanan, dan penerapan gaya hidup bersih dan sehat. Sejak tahun 2016, Indone...

  Pemerintah Indonesia melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani kasus narkotika, di mana pengguna narkoba tidak lagi dipidanakan, melainkan direhabilitasi. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma, yang memandang pengguna sebagai korban yang membutuhkan bantuan medis dan psikologis, bukan sekadar pelaku kejahatan. Langkah ini dianggap lebih humanis dan dapat mendukung pemulihan pengguna secara menyeluruh. Namun, masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Sebagian mendukung rehabilitasi sebagai solusi yang lebih efektif dibandingkan hukuman pidana, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh pengguna atau pihak yang ingin menghindari jeratan hukum. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Fasilitas tersebut harus mampu memberikan layanan medis, konseling psikologis, se...

Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan baru terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang mewah. Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dari konsumen kelas atas. Langkah ini menuai berbagai tanggapan, mulai dari dukungan karena dinilai mampu memperkuat anggaran negara, hingga kritik yang menyoroti potensi tumpang-tindih dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang selama ini sudah diterapkan. Kebingungan semakin meningkat karena daftar barang yang masuk kategori mewah dan akan dikenai PPN 12% belum diumumkan secara rinci oleh pemerintah.  Kenaikan PPN ini berpotensi memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mendorong kontribusi pajak dari kalangan mampu, tetapi di sisi lain, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan menurunkan penjualan barang mewah. Hal ini bisa berdampak pada sektor bisnis yang bergantung pada ...