Belajar Daring : Banyak Tugas, Minim Fasilitas

Pembelajaran daring atau berbasis online menjadi alternatif metode belajar yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sudah lebih dari 4 bulan siswa dan mahasiswa telah melakukan metode pembelajaran jarak jauh. Namun, tampaknya kebanyakan siswa maupun mahasiswa sudah merasa malas, jenuh, dan tidak produktif hingga rindu dengan suasana dan teman sekolah. Beda halnya apabila pertemuan tatap langsung disekolah ataupun dikampus, rasanya seru dan dapat mengerjakan tugas bersama teman sambil bersenda gurau.

Tenaga pendidik biasanya menyiapkan materi pembelajaran yang disampaikan pada setiap pertemuan dan kemudian diunggah di media daring. Kemudian setiap siswa maupun mahasiswa mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sementara tenaga pendidik memonitoring pelaksanaan proses yang dilakukan siswa atau mahasiswa termasuk juga menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik proses pembelajaran. Namun sayangnya, harapan itu tidak sepenuhnya benar di lapangan. Guru, dosen, atau tenaga pendidik lainnya malahan memanfaatkan momentum belajar di rumah untuk memberikan tugas lebih banyak dari biasanya kepada anak didik. Hasilnya banyak di antara siswa dan mahasiswa terbebani dan kelabakan.

Dalam proses pelaksanaannya, masih banyak keterbatasan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Masyarakat di perkotaan tentu tidak terlalu khawatir dengan kebijakan ini, sebab mayoritas dari mereka telah memiliki fasilitas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring/online, misalnya handphone, laptop, dan jaringan internet. Beda halnya dengan masyarakat di perdesaan, yang tidak memiliki fasilitas memadai sehingga kegiatan belajar secara online pun tidak dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil riset terbaru dari tim Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), terdapat fakta yang mengejutkan mengenai presentasi pembelajaran secara daring. Ternyata di beberapa provinsi atau daerah hanya sekitar 28% anak saja yang sanggup melakukan kegiatan sekolah daring, 66% menggunakan buku dan lembar jawaban, dan 6% sama sekali tidak melakukan kegiatan belajar. Bahkan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku kaget, bahwa masih banyak siswa yang tidak memiliki akses listrik dan sinyal internet yang memadai.

Fakta tersebut tentu membuat sedih sekaligus prihatin dengan saudara kita, ternyata masih banyak dari mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Tahun lalu, Rudiantara selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika pun mengakui bahwa internet di Indonesia “belum merdeka” dan belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat. Sebab kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, negara kita harus susah payah membangun kabel optik lewat jalur laut. Imbasnya, kualitas layanan internet di Indonesia bagian Barat dan Timur belum merata.

Adanya wabah Covid-19 ini ditambah kebijakan pembelajaran daring yang tak diiringi dengan kelengkapan fasilitas memadai, mengakibatkan terancamnya ratusan pelajar kehilangan haknya untuk bersekolah. Hal ini seolah membuka tabir kegagalan pemerintah dalam mengatasi problem masyakarat. Kebijakan belajar daring juga mendapat banyak keluhan dari warga yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Untuk menanggapi keterbatasan ini, Kemendikbud seharusnya memadukan pendekatan belajar jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka dalam kondisi tertentu. Di daerah terpencil yang belum masuk zona merah dan kuning, pemerintah daerah dapat memberdayakan komunitas desa seperti taman bacaan, dan kelompok pemuda. Dana desa dan BOS juga dapat dipakai untuk membeli paket pulsa, akses internet, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Pertarungan melawan pandemi Covid-19 adalah pertarungan jangka panjang. Tugas kita adalah memastikan bahwa setelah badai reda, tak satu pun anak yang tertinggal hanya karena keadaan.

Oleh : Umi Raudah

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019